Bapak Pramuka Indonesia
|
 Sri Sultan HB. IX,
Sang Bangsawan yang Demokratis
Sri Sultan
Hamengkubuwono IX ( Sompilan Ngasem, Yogyakarta, 12 April 1912-Washington,
DC, AS, 1 Oktober 1988 ) adalah seorang Raja Kasultanan Yogyakartadan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia
yang kedua antara tahun 1973-1978. Beliau kita kenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia,
dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Biografi
Lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Dorojatun pada 12 April 1912, Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Diumur 4 tahun Hamengkubuwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Universiteit Leiden, Belanda, disinilah beliau sering mendapat panggilan “SultanHenkie”. Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan contoh bangsawan yang demokratis. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya sejak usia 4 tahun membuat HB IX menemukan banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan Keraton Yogyakarta di kemudian hari. Berbagai tradisi keraton yang kurang menguntungkan dihapusnya dan dengan alternatif budaya baru HB IX menghapusnya.
Meski begitu bukan
berarti ia menghilangkan substansi sendiri sejauh itu perlu dipertahankan.
Bahkan wawasan budayanya yang luas mempu menemukan terobosan baru untuk
memulihkan kejayaan kerajaan Yogyakarta. Bila dalam masa kejayaan Mataram
pernah berhasil mengembangkan konsep politik keagungbinataraan yaitu bahwa
kekuasaan raja adalah agung binathara bahu dhenda nyakrawati, berbudi bawa
leksana ambeg adil para marta (besar laksana kekuasaan dewa, pemeliharaan
hukum dan penguasa dunia, meluap budi luhur mulianya, dan bersikap adil
terhadap sesama), maka HB IX dengan wawasan barunya menunjukkan bahwa raja
bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Raja berprinsip kedaulatan
rakyat tetapi tetap berbudi bawa laksana.
Menentang
penjajahan dan mendorong kemerdekaan Indonesia
Wawasan kebangsaan
HB IX juga terlihat dari sikap tegasnya yang mendukung Republik Indonesia
dengan sangat konsekuen. Segera setelah Proklamasi RI ia mengirimkan amanat
kepada Presiden RI yang menyatakan keinginan kerajaan Yogyakarta untuk
mendukung pemerintahan RI. Ketika Jakarta sebagai ibukota RI mengalami
situasi gawat, HB IX tidak keberatan ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta.
Begitu juga ketika ibukota RI diduduki musuh, ia bukan saja tidak mau
menerima bujukan Belanda untuk berpihak pada mereka, namun juga mengambil
inisatif yang sebenarnya dapat membahayakan dirinya, termasuk mengijinkan
para gerilyawan bersembunyi di kompleks keraton pada serangan oemoem 1 Maret
1949. Jelaslah bahwa ia seorang raja yang republiken. Setelah bergabung
dengan RI, HB IX terjun dalam dunia politik nasional.
Sejak 1946 beliau
pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden
Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di
bidang Ekuin.Berikut jabatan yang pernah di embannya :
a. Kepala dan Gubernur
Militer Daerah Istimewa Yogyakarta (1945)
b. Menteri Negara pada
Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947)
c. Menteri Negara pada
Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (3 Juli 1947 - 11 November 1947 dan 11
November 1947 - 28 Januari 1948)
d. Menteri Negara pada
Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949)
e. Menteri
Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 Agustus
1949 - 20 Desember 1949)
f. Menteri Pertahanan
pada masa RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950)
g. Wakil Perdana
Menteri pada Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951)
h. Ketua Dewan Kurator
Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1951)
i. Ketua Dewan
Pariwisata Indonesia (1956)
j. Ketua Sidang ke 4
ECAFE (Economic Commision for Asia and the Far East) dan Ketua Pertemuan
Regional ke 11 Panitia Konsultatif Colombo Plan (1957)
k. Ketua Federasi
ASEAN Games (1958)
l. Menteri/Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan (5 Juli 1959)
m. Ketua Delegasi Indonesia dalam
pertemuan PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata (1963)
n. Menteri Koordinator
Pembangunan (21 Februari 1966)
o. Wakil Perdana
Menteri Bidang Ekonomi 11 (Maret 1966)
p. Ketua Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka (1968)
q. Ketua Umum Komite
Olahraga Nasional Indonesia/KONI (1968)
r. Ketua Delegasi
Indonesia di Konferensi Pasific Area Travel Association (PATA) di California,
Amerika Serikat (1968)
s. Wakil Presiden Indonesia
(25 Maret 1973 - 23 Maret 1978)
Bapak Pramuka
Indonesia
Semangat menyatukan
berbagai organisasi kepanduan yang tumbuh di Indonesia setelah proklamasi
kemerdekaan terus berkobar. Hal itu membuat Presiden Soekarno lantas
berkoordinasi dengan Pandu Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Pada 20 Mei 1961
terbitlah Keppres No 238 / 1961, yang melebur seluruh organisasi
kepanduan pada satu wadah yaitu Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka
diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961, dengan penyerahan Panji-Panji
Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan HB IX, yang
selanjutnya diperingati sebagai Hari Pramuka.
Gerakan Pramuka
memang lahir dari berbagai organisasi kepanduan yang tersebar di Tanah Air.
Dalam masa peralihan itu peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX sangat besar
hingga Sri Sultan Hamengku Buwono IX dipercaya mendampingi perjalanan
kepengurusan Gerakan Pramuka di tingkat nasional, yaitu sebagai Ketua Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka selama 4 periode untuk masa bakti 1961-1963, 1963-1967,
1967-1970 dan 1970-1974.
Kiprah Sri Sultan
Hamengku Buwono dalam pembinaan Gerakan Pramuka tidak hanya di dalam negeri.
Konsep-konsep pemikiran beliau tentang kepanduan atau Gerakan Pramuka
mendapat sambutan yang luar biasa. Salah satunya pidato Sri Sultan Hamengku
Buwono IX di Konferensi Kepramukaan Se dunia tahun 1971, mendapat sambutan
yang luas. Ketika itu, Sultan mengajak organisasi kepanduan terlibat dalam
pembangunan masyarakat. Alhasil, pidato itu menjadi arah baru pembinaan
kepanduan di seluruh dunia.
Atas jasa-jasanya
yang luar biasa bagi kepramukaan internasional, Sri Sultan dianugerahi Bronze
Wolf Award pada tahun 1974, penghargaan tertinggi World Organization of the
Scout Movement. Sri Sultan merupakan warganegara Indonensia yang pertama yang
memperoleh penghargaan itu. Sebelumnya tahun 1973, beliau mendapat
penghargaan dari Boy Scouts of America berupa Silver World Award.
Di dalam negeri,
melalui Surat Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1988 di
Dili, Timor Timur nomor 10/MUNAS/88 tentang Bapak Pramuka, mengukuhkan
almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Bapak Pramuka. Gerakan Pramuka
juga memberi penghargaan tertinggi kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX
berupa Lencana Tunas kencana. Penghargaan tersebut juga diterima oleh
Presiden ke-2 Republik Indonesia, almarhum H.M. Soeharto.
Sebagai Wakil
Presiden.
Pada tahun
1973 beliau diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada
tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan
alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia
mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti
pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN. Minggu malam pada 1 Oktober 1988
ia wafat di George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat dan
dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri.
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar